.png "Admin")
Fot : Ed, ROHADI, Red, 29 Januari 2026.
ANAMBAS, NEWSAJADDETIK. CO. ID - Catatan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau memiliki enam Kabupaten kota dintaranya : Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam.
Di wilayah Provensi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami kegagalan membangun Pendapat Asli Daerah (PAD) hingga berkali-kali hal ini menjadi cermin problem pembangunan daerah di Indonesia.
Dengan alasan klasik di defisit anggaran, efisiensi anggaran padahal ketika maujujutbketidak mampuan membangun industri ekinimi rakyat oleh kepala daerah.
Sementara kepala daerah terdahulu maupun yang baru selalu menyampaikan ke publik kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Fakta tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya di Kabupaten Kota.
Di wilayah yang secara geografis strategis dan memiliki potensi pariwisata bahari serta perikanan bertaraf nasional bahkan internasional ini, realitas sosial-ekonomi masyarakat justru menunjukkan paradoks yang terus berulang.
Secara objektif, khususnya Provensi Kepulauan Riau berada pada jalur perdagangan internasional, berbatasan langsung dengan negara-negara maju di kawasan Asia Tenggara.
Potensi tersebut seharusnya menjadikan daerah salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun hingga kini, potensi besar itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi riil yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Dalam perspektif nasional, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah tidak lagi cukup dinilai dari stabilitas administratif, serapan anggaran, atau rutinitas seremonial.
kepala daerah sejatinya diuji oleh kemampuannya mengubah potensi menjadi nilai tambah, serta kebijakan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat itu sendiri.
Salah satu contoh sektor pertanian yang sempat di bangun di tahun 1992 di Kepulauan Riau tepatnya di pulau Jemaja, sempat menunjukkan bahwa terobosan kebijakan mampu menghasilkan dampak konkret ketika dijalankan dengan keseriusan, konsistensi, dan keberpihakan.
Namun hal tersebut hanya menimbulkan kebingungan bagi petani hanya stekmen ketahanan pangan belaka, begitu juga Pariwisata, perikanan.
Keberhasilan seharusnya menjadi pelajaran penting pembangunan tidak boleh berhenti pada konsep, narasi, dan slogan politik semata.
Sebaliknya, sektor pariwisata justru memperlihatkan ironi yang mencolok. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan pariwisata, perikanan, pertanian yang disebut ketahanan pangan sangat tinggi.
Namun arah kebijakan sering kali tidak memberikan titik masuk yang jelas bagi partisipasi masyarakat.
Ketidaksinkronan antara inisiatif masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan strategi pemerintah pusat membuat sektor tersebut berjalan tanpa seketsa, "Sangat jelas.
Akibatnya, pariwisata yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi rakyat hanya berputar dalam wacana promosi, festival seremonial yang menguras anggaran daerah, agenda simbolik yang minim keberlanjutan. Dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal pun kerap tidak signifikan.
Sementara kerap kritik yang lebih keras muncul dari sektor Perikanan Pariwisata, Pertanian.
Tentunya sebagai wilayah perairan strategis nasional, Kepulauan Riau menyimpan sumber daya ikan yang sangat besar.
Namun kebijakan Pariwisata, Perikanan masih terjebak pada pendekatan administratif dan regulatif, tanpa keseriusan.
Negara seolah lebih sibuk mengelola dokumen perizinan dan tata kelola formal, ketimbang memastikan hasil tangkapan nelayan diolah, dipasarkan, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Sekilas kaca sepion bahwa ikan dari perairan Kepulauan Riau banyak diekspor ke luar negeri tanpa penguatan industri pengolahan lokal menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan nasional.
Nelayan tetap berada pada mata rantai terlemah, sementara keuntungan ekonomi justru mengalir ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Kondisi ini bukan semata persoalan daerah, melainkan refleksi dari lemahnya integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya maritim secara berdaulat.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, kritik publik menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Masyarakat menilai bahwa program-program yang dijalankan belum menunjukkan ciri khas kepemimpinan yang berani dan visioner.
Ketergantungan berlebihan pada program nasional, meskipun penting, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur kinerja kepala daerah itu sendiri.
Daerah tetap dituntut menghadirkan inovasi kebijakan yang kontekstual, progresif, dan berdampak langsung pada ekonomi rakyat.
Agenda-agenda seremonial yang minim nilai tambah ekonomi kerap menjadi simbol stagnasi kebijakan.
Peresmian demi peresmian tanpa kesinambungan program produktif dinilai tidak sebanding dengan anggaran publik yang dikeluarkan.
Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas, pola pembangunan semacam ini patut dievaluasi secara serius dan terbuka.
Tajuk ini menegaskan bahwa persoalan utama Kepulauan Riau bukanlah kekurangan potensi, melainkan kekurangan keberanian kebijakan dan kemampuan individu secara global kepala daerahnya.
Masyarakay yang memberikan amanat ke negara membutuhkan kepala daerah yang tidak sekadar hadir dalam seremoni, tetapi mampu memimpin arah pembangunan dengan keputusan strategis yang berpihak pada rakyat.
Sangat jelas jika penguatan industri Pariwisata, Perikanan lokal, tentu dapat penciptaan nilai tambah di daerah penghasil.
Agar tercapai impian harus menjadi agenda prioritas, bukan sekadar jargon kampanye politik.
Selama ini sudah di Konsumsi Publik, sebagai Provensi Kepulauan Riau adalah wilayah strategis nasional di jalur perdagangan internasional, seharusnya menjadi etalase keberhasilan Indonesia sebagai negara maritim.
Ketika potensi besar tidak dikelola secara serius, yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan masyarakat, tetapi juga kredibilitas kebijakan pembangunan nasional.
Tajuk ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan daerah adalah ujung tombak negara. Ketika daerah berjalan di tempat, maka bangsa pun ikut tertahan langkahnya.
Apakah langkah masyarakat kembali terhenti hanya untuk mendengarkan janji-janji kampanye politik yang diulang setiap kali kekuasaan diperebutkan?.
Ataukah Provensi Kepulauan Riau akhirnya berani melangkah keluar dari siklus stagnasi menuju pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyatnya?.
Jangan sampai lupa peningkatan ekonomi rakyat maritim dikarnakan isu Ijazah palsu dan sebagainya. Ataukah tidak seindah saat mencalonkan diri menjadi penguasa di daerah.
