 |
| Fot Pimpus: saat menganalisa dok hasil TLHP BPK RI, (14). |
BATAM, NEWSAJADDETIK.CO.ID — Di tengah gencarnya seruan efisiensi keuangan daerah, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi sorotan tajam publik akibat tingginya realisasi pos anggaran perjalanan dinas. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas LKPD TA 2025 Tabel 256, Setda Anambas tercatat menghabiskan anggaran sebesar Rp3.047.904.611 khusus untuk perjalanan dinas luar daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 57,04 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang membengkak hingga Rp7,09 miliar, efektivitas penggunaan sisa dana Rp3 miliar ini dinilai minim dampak. Publik di wilayah perbatasan kini mempertanyakan apa outcome serta kontribusi nyata yang dibawa pulang oleh jajaran birokrasi tertinggi daerah bagi akselerasi pembangunan fisik dan ekonomi masyarakat, Selasa (28/07/2026).
Rekor Tertinggi Kedua di Lingkungan Pemkab
Berdasarkan komparasi data resmi LHP BPK RI, pos beban belanja perjalanan dinas Setda Anambas 2025 menempati urutan tertinggi kedua se-Kabupaten Kepulauan Anambas. Posisi puncak dipegang oleh instansi Sekretariat DPRD Anambas yang menyerap anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 4,25 miliar.
Secara akumulatif makro, total beban operasional perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 memang mengalami penurunan drastis hingga 68,34 persen menjadi Rp14,88 miliar. Langkah efisiensi ini patut mendapat apresiasi, namun pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran daerah wajib diukur secara objektif dari efektivitas capaian target kinerja (outcome), bukan sekadar menonjolkan aspek efisiensi angka di atas kertas belanja baku.
Kontras dengan Anggaran Infrastruktur Publik yang Mandek
Asumsi ketimpangan alokasi pembiayaan kian mencolok saat anggaran dinas birokrasi senilai Rp3 miliar ini disandingkan langsung dengan realisasi anggaran infrastruktur pelayanan publik yang tersendat. Sepanjang periode tahun anggaran yang sama, data komparatif realisasi anggaran menunjukkan ketidakseimbangan prioritas pembangunan yang signifikan di lapangan:
- Proyek Jalan Strategis Antarpulau: Dialokasikan kurang dari Rp2,5 miliar dan dilaporkan mandek akibat kebijakan rasionalisasi fiskal serta pemangkasan sepihak operasional teknis.
- Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Pedesaan: Hanya terealisasi di kisaran Rp1,2 miliar sehingga memicu krisis distribusi air bersih jangka panjang di berbagai kawasan pulau.
Melihat data pembanding tersebut, publik mempertanyakan dasar kebijakan keuangan pemda yang dinilai lebih mengutamakan kelancaran pencairan dana perjalanan dinas aparatur ke luar kota dibandingkan mengatasi urgensi pembiayaan fasilitas dasar masyarakat yang tersandera alasan defisit anggaran.
Dipertanyakan: Mana Hasil Nyata Lobi ke Pusat?
Sebagai motor penggerak birokrasi, Sekretaris Daerah memikul peran vital sebagai ujung tombak koordinasi horizontal dan lobi strategis ke kementerian lembaga di pusat guna menjemput Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun investasi luar. Logika keuangan menegaskan, serapan dana dinas miliaran rupiah wajib berbanding lurus dengan dua parameter performa daerah:
- Akselerasi Infrastruktur: Penambahan volume pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan jalan, pasokan listrik, dan air bersih terpadu hasil serapan dana pusat.
- Optimalisasi Sektor Fiskal: Masuknya kemitraan investor baru serta peningkatan pendapatan daerah dari optimalisasi manajemen aset.
Namun hingga memasuki paruh kedua tahun 2026, gelombang keluhan masyarakat mengenai rusaknya jalan dan buruknya fasilitas air bersih masih mendominasi ruang publik, sementara grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dinilai masih jalan di tempat tanpa ada lompatan pertumbuhan yang berarti.
Kritik Tajam Rutinitas Seremonial Birokrasi
Lambatnya progres pembangunan fisik memicu spekulasi kuat bahwa agenda kunker luar daerah yang dilakukan didominasi oleh kegiatan seremonial rutin tanpa target keluaran yang terukur. Sumber internal di lingkungan Pemkab Anambas yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan bahwa banyak perjalanan dinas jajaran Setda terjebak pada formalitas rapat koordinasi, seminar, dan studi banding berkala yang minim evaluasi implementasi konkret pasca-kegiatan.
"Penurunan nominal belanja dinas hingga 57 persen itu bagus secara administratif keuangan. Tetapi kalau uang rakyat sebesar Rp3 miliar itu habis hanya untuk biaya akomodasi hotel, tiket pesawat, dan dokumentasi formalitas di Jakarta tanpa membawa pulang proyek pembangunan nyata, itu bentuk pemborosan terselubung. Rakyat Anambas saat ini butuh bukti pembangunan fisik yang selesai di lapangan, bukan sekadar lembaran rencana perjalanan (itinerary) pejabat," cetus sumber tersebut.
Desakan Transparansi Akuntabilitas Kinerja
Pasca-terbukanya data LHP BPK RI ke ruang publik, desakan dari berbagai elemen masyarakat agar Sekretariat Daerah membuka transparansi akuntabilitas kinerja kian menguat. Publik menuntut Setda memaparkan rincian hasil kunjungan kerja, kementerian mana saja yang dituju, serta komitmen program apa saja yang berhasil diraih untuk menyokong postur APBD pembangunan Anambas.
Keterbukaan informasi ini dinilai krusial agar narasi penurunan atau efisiensi anggaran daerah tidak sekadar dijadikan tameng normatif oleh pihak eksekutif untuk menutupi minimnya capaian kinerja organisasi birokrasi dalam memajukan daerah.
Redaksi media ini masih berupa untuk melakukan konfirmasi ke Pemda Anambas maupun praksi yang membidangi di DPRD Anambas, sampai kabar ini ditayangkan pika tersebut belum bisa dikonfirmasi.
Penulis: Ya-Red
