ANAMBAS, NEWSAJADDERIK.CO.ID – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menghadiri secara langsung Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Acara krusial bagi arah pembangunan daerah tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin (10/08/2026).
Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah awal strategis Pemkab Anambas bersama legislatif dalam menyusun struktur anggaran yang akuntabel, sekaligus menjadi instrumen penting untuk mencegah pengalokasian dana pada pos-pos BUMD yang tidak produktif—sejalan dengan sorotan tajam publik terhadap kinerja keuangan daerah beberapa waktu terakhir.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Anambas dan dihadiri oleh segenap anggota dewan, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Anambas.
Dalam prosesi tersebut, Bupati Aneng bersama pimpinan DPRD membubuhkan tanda tangan bersama pada dokumen KUA-PPAS 2027, menandai disepakatinya arah kebijakan belanja, pendapatan, dan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Kesepakatan anggaran 2027 ini menjadi momentum krusial bagi pemerintahan Bupati Aneng. Merujuk pada komitmen transparansi anggaran yang terus dikawal redaksi newsajadderik.co.id, penetapan PPAS kali ini dituntut lebih ketat.
Belajar dari tata kelola investasi
daerah terdahulu, seperti kasus runtuhnya ekuitas PD Anambas Sejahtera yang mencatat akumulasi kerugian total hingga Rp17.414.104.158,00 dan menyisakan modal belum disetor sebesar Rp19.000.000.000,00, penyusunan APBD 2027 wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian. Publik berharap nota kesepakatan yang baru ditandatangani ini mengunci rapat peluang pemborosan anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan murni untuk program yang menyentuh masyarakat, bukan untuk menyuntik mati perusahaan daerah yang tidak sehat.
Hingga berita ini dimuat, jalannya rapat paripurna dilaporkan berjalan dengan lancar, dan dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati akan segera menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. (TIM REDAKSI/NA)
