Apatisme serta pragmatisme pemilih di Kepulauan Anambas hari ini merupakan cerminan dari kegagalan kolektif para tokoh senior yang puluhan tahun duduk di kursi kekuasaan.
Di Anambas, politik transaksional bukan fenomena baru. Sejak lama, masyarakat telah "diajarkan" berpolitik dengan mahar. Ironisnya, praktik ini tidak hanya terjadi saat pemilihan bupati, anggota DPRD, atau DPR.
Di tingkat desa pun, hal yang sama terjadi. Adu gagasan dan visi seringkali kalah oleh realitas pembagian "amplop" di malam menjelang pencoblosan.
Kondisi ini melahirkan kelelahan kolektif. Ketika janji kampanye tak pernah ditepati, masyarakat kehilangan harapan. Dari sanalah lahir logika pragmatis: "Daripada tidak dapat apa-apa, lebih baik dapat sekali."
Logika itu bukan lahir dari kebodohan. Ia adalah produk dari minimnya keteladanan politik dan absennya pendidikan politik yang sehat dari para elit selama ini.
Akibatnya, kepercayaan publik terhadap demokrasi terus terkikis. Rakyat tidak lagi melihat perbedaan antara mereka yang berkampanye dengan gagasan dan mereka yang hanya mengandalkan materi.
Jika sungguh ingin memutus mata rantai ini, maka tanggung jawabnya tidak bisa dilempar ke rakyat. Pembenahan harus dimulai dari hulu: para elit, tokoh, dan pejabat yang pernah dan sedang memegang kendali kebijakan.
Selama akar masalahnya tidak diakui, maka siklus apatisme ini akan terus berulang setiap 5 tahun sekali.
opini: (tim redaksi/na)
