ANAMBAS, NEWSAJADDETIK.CO.ID — Pembangunan infrastruktur Daerah Irigasi (D.I.) Bukit Padi di Kecamatan Jemaja Timur bukan sekadar urusan adukan semen dan bentangan saluran beton. Di balik proyek berbiaya jumbo ini, pertaruhan terbesar ada pada integritas fungsi pengawasan serta efisiensi integrasi anggaran penunjang di sekelilingnya.
Jika menilik dokumen teknis, proyek ini dikawal oleh sistem pertahanan pengawasan yang berlapis. Di garda depan instansi, ada personel teknis Satker Jaringan Pemanfaatan Air BWS Sumatera IV Batam yang melekat sebagai Direksi Pekerjaan. Pengawasan formal tersebut kemudian diperkuat oleh Konsultan Pengawas Eksternal melalui tim supervisi lapangan di bawah komando Dedi Susanto Daulai.
Namun, pengawasan di atas kertas sering kali berjarak dengan realita pengerjaan fisik di lapangan. Publik berhak bertanya: sejauh mana pengawasan berlapis ini mampu mendeteksi potensi deviasi presisi beton dan manajemen waktu kerja kontraktor? Kehadiran direksi pengawas dan konsultan supervisi seharusnya menjadi jaminan mutlak bahwa setiap rupiah uang negara berbanding lurus dengan kualitas keluaran (output) infrastruktur pertanian, bukan sekadar pelengkap syarat administrasi pencairan termin.
 |
| GRAFIS: INFOGRAFIS: Menakar Transparansi Proyek Irigasi D.I. Bukit Padi Anambas |
• Poin 2 (Benteng Pengawas Berlapis): Teknis pengerjaan di lapangan berada di bawah tanggung jawab berlapis: Satker Jaringan Pemanfaatan Air BWS Sumatera IV Batam selaku Direksi Pekerjaan, serta didampingi tim supervisi Konsultan Pengawas Eksternal (Dedi Susanto Daulai).
• Poin 3 (Sinergi Anggaran Penunjang): Pemerintah Daerah turut mengucurkan stimulus DAK Fisik senilai Rp497 Juta (kontrak terkoreksi Rp297 Juta) untuk pos Pengawasan Jalan Bukit Padi – Air Biru demi mendukung aksesibilitas lumbung padi.
• Poin 4 (Teka-Teki Efisiensi): Nilai kontrak pengawasan jalan yang terpangkas hampir separuh dari pagu awal memicu tanda tanya publik terkait optimalisasi fungsi kontrol pengawasan di lapangan.
• Poin 5 (Tuntutan Transparansi Mutlak): Publik menuntut kejelasan rincian teknis penyerapan anggaran dari pihak BWS Sumatera IV Batam dan Direktur PT Alas Putra (Andi Arifin) agar infrastruktur pertanian ini bersih dari potensi penyimpangan.
Krusialnya pengawasan ini kian nyata jika kita melihat interkoneksi anggaran di lingkar Desa Bukit Padi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat ikut menyuntikkan stimulus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk paket Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Bukit Padi – Air Biru.
Anggaran pengawasan jalan pendukung ini memiliki nilai pagu Rp497.507.550,00, dengan nilai penawaran terkoreksi pemenang kontrak di angka Rp297.602.100,00. Angka penawaran yang terkoreksi turun hampir separuh dari pagu ini melempar tanda tanya tersendiri: apakah dengan nilai efisiensi ekstrem tersebut, konsultan penunjang akses jalan mampu bekerja maksimal mendampingi proyek irigasi utama?
Sinergi antara pengairan sawah (BWS) dan akses jalan produksi (Pemkab via DAK) adalah kunci utama mewujudkan hilirisasi lumbung padi Anambas. Jika salah satu lini pengawasan kendor, maka impian ketahanan pangan di pulau perbatasan ini akan berujung pada kesia-siaan anggaran belaka.
Oleh karena itu, transparansi rincian teknis penyerapan anggaran agraria mutlak dibuka ke hadapan publik. Langkah konfirmasi berkala dan ruang klarifikasi tetap terbuka lebar bagi pihak kontraktor maupun instansi terkait. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan demi menegakkan hak informasi publik yang berimbang sekaligus memastikan proyek Rp22 Miliar ini bersih dari indikasi penyimpangan finansial hukum di masa depan.
